Melawi- Ketua Fraksi partai gerindra DPRD Kab. Melawi mengatakan bahwa perbaikan ruas jalan nanga pinoh – Ella Hilir dan ruas jalan dari kantor bupati lama menuju kantor bupati melawi yang baru harus segera untuk diperbaiki oleh pemda kab. Melawi, karena ruas jalan tersebut sangat memprihatinkan.
Kalau problem berkaitan tidak ada anggaran, pemda melawi saat ini sedang melakukan percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 melalui perubahan Ke-2 Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 sesuai Perintah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020, artinya dengan ruang tersebut bupati melawi bisa merelokasikan anggaran yang lain untuk perbaikan jalan tersebut.
Dan Jika problem nya lagi adalah status ruas jalan yang menjadi kendala, saya rasa tidak menjadi persoalan, yang penting punya niat untuk memperbaiki ruas jalan tersebut, karena hal tersebut hanya persoalan administrasi, tinggal minta izin dan MOU pesoalan itu selesai, administrasi tersebut pernah dilakukan zaman bupati Firman Muntaco.
Kita tau saat ini kita mengalami penyakit wabah virus Carona, tetapi tidak juga kita harus mengabaikan perbaikan infrastruktur, karena jika infrastruktur buruk, dampak sangat luas untuk perekonomian masyarakat, misalnya salah satu harga sembako melambung tinggi ditambah dalam kondisi saat ini pendapatan masyarakat jauh menurun.
“Dalam perubahan pertama Peraturan Bupati No. 8 tahun 2020 tentang Penjabaran APBD tahun 2020 fraksi kami melihat masih banyak kegiatan-kegiatan fisik yang perlu ditinjau kembali dan ditunda tahun depan oleh bupati melawi, salah satu contoh Dinas Kesehatan mendapat suntikan dana 18,7 milyar yang didalamnya ada anggaran untuk perencanaan, pengawasan, Rehabilitasi dan pengadaan bangunan konstruksi ruang isolasi total 6,1 milyar, kegiatan tersebut tidak dibutuhkan saat ini, selesainya juga pekerjaan tersebut akhir tahun dan masih banyak gedung-gedung lain untuk digunakan ruang isolasi. Lebih baik anggaran tersebut untuk perbaikan insfrastruktur dan pembelian sembako dibagikan kepada masyarakat, ditambah lagi DPRD Melawi merelakan semua perjalanan dinas untuk direlokasikan dalam perubahan ke-2 peraturan Bupati Melawi, belum ditambah lagi dinas-dinas lain sesuai perintah keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri keuangan, didalam keputusan bersama 2 menteri tersebut rambu-rambunya sudah jelas yang mana boleh dan mana yang tidak boleh kegiatan kegiatan tersebut masuk dalam anggaran Perubahan Ke-2 Peraturan Bupati melawi tentang Penjabaran APBD tahun 2020,” ujar ketua Fraksi iif usfayadi.
Suara Melawi 